ANGGARAN DASAR (AD)
PERKUMPULAN FEDERASI LIKUIDATOR PROFESIONAL INDONESIA (FLPI)
BAB I – NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Perkumpulan Federasi Likuidator Profesional Indonesia (FLPI).
Pasal 2
FLPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
FLPI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di seluruh wilayah Indonesia.
BAB II – ASAS DAN LANDASAN
Pasal 4
FLPI berasaskan:
- Pancasila
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 5
Berlandaskan:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
BAB III – TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 6 – Tujuan
- Meningkatkan profesionalisme likuidator.
- Mewujudkan sistem likuidasi yang transparan dan akuntabel.
- Mendukung kepastian hukum di bidang kepailitan dan restrukturisasi.
Pasal 7 – Kegiatan
- Pendidikan dan sertifikasi
- Seminar dan pelatihan
- Advokasi kebijakan
- Kerja sama nasional dan internasional
BAB IV – KEANGGOTAAN
Pasal 8
Keanggotaan terdiri dari:
- Anggota Biasa
- Anggota Luar Biasa
- Anggota Kehormatan
Pasal 9
Syarat anggota:
- Memiliki kompetensi di bidang likuidasi/kepailitan
- Mematuhi kode etik
- Tidak pernah dihukum pidana yang merugikan profesi
BAB V – ORGANISASI
Pasal 10
Struktur organisasi meliputi:
- Dewan Pendiri Organisasi
- Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
- Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
BAB VI – KEUANGAN
Pasal 11
Sumber keuangan:
- Iuran anggota
- Donasi sah
- Kegiatan organisasi
BAB VII – PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 12
Perubahan AD hanya dapat dilakukan melalui MUNAS dengan Persetujuan Dewan Pendiri Organisasi.
Pasal 13
Pembubaran organisasi dilakukan berdasarkan keputusan MUNAS dengan Persetujuan Dewan Pendiri organisasi.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB I – PELAKSANAAN KEANGGOTAAN
- Mekanisme pendaftaran
- Hak & kewajiban anggota
- Sanksi administratif
BAB II – TUGAS ORGANISASI
- Dean Pendiri Organisasi : Kebijakan Organisasi
- DPP: kebijakan nasional
- DPD: implementasi daerah
- DPC : implementasi daerah
- Dewan Kehormatan: pengawasan etik
BAB III – RAPAT ORGANISASI
- MUNAS (5 tahun sekali)
- Rapat kerja tahunan
- Rapat khusus
KODE ETIK LIKUIDATOR FLPI
PRINSIP DASAR
- Integritas
- Independensi
- Profesionalitas
- Akuntabilitas
- Kepatuhan hukum
KEWAJIBAN
- Bertindak sesuai hukum
- Menjaga kerahasiaan
- Menghindari konflik kepentingan
- Memberikan laporan transparan
LARANGAN
- Penyalahgunaan wewenang
- Gratifikasi/korupsi
- Manipulasi aset likuidasi
SANKSI
- Teguran
- Skorsing
- Pemberhentian tetap
STRUKTUR ORGANISASI FLPI
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
- Dewan Pendiri Organisasi
- Ketua Umum
- Wakil Ketua Umum
- Sekretaris Jenderal
- Bendahara Umum
- Ketua Bidang (Hukum, Pendidikan, Sertifikasi, dll)
DEWAN PENDIRI ORGANISASI
- Ketua
- Anggota
Fungsi:
- Memberikan Masukan Kepada Pengurus
- Menegakan Kode Etik
- Menyelesaikan sengketa profesi
- Memberikan rekomendasi sanksi
DEWAN KEHORMATAN
- Ketua
- Anggota
Fungsi:
- Menegakkan kode etik
- Menyelesaikan sengketa profesi
- Memberikan rekomendasi sanksi
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
LANDASAN HUKUM & SUMBER
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Prinsip Good Corporate Governance (OECD Guidelines)
