ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR (AD)

PERKUMPULAN FEDERASI LIKUIDATOR PROFESIONAL INDONESIA (FLPI)

 

BAB I – NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi ini bernama Perkumpulan Federasi Likuidator Profesional Indonesia (FLPI).

Pasal 2
FLPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
FLPI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II – ASAS DAN LANDASAN

Pasal 4
FLPI berasaskan:

  • Pancasila
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5
Berlandaskan:

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

BAB III – TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6 – Tujuan

  1. Meningkatkan profesionalisme likuidator.
  2. Mewujudkan sistem likuidasi yang transparan dan akuntabel.
  3. Mendukung kepastian hukum di bidang kepailitan dan restrukturisasi.

Pasal 7 – Kegiatan

  • Pendidikan dan sertifikasi
  • Seminar dan pelatihan
  • Advokasi kebijakan
  • Kerja sama nasional dan internasional

BAB IV – KEANGGOTAAN

Pasal 8
Keanggotaan terdiri dari:

  • Anggota Biasa
  • Anggota Luar Biasa
  • Anggota Kehormatan

Pasal 9
Syarat anggota:

  • Memiliki kompetensi di bidang likuidasi/kepailitan
  • Mematuhi kode etik
  • Tidak pernah dihukum pidana yang merugikan profesi

BAB V – ORGANISASI

Pasal 10
Struktur organisasi meliputi:

  • Dewan Pendiri Organisasi
  • Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
  • Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
  • Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

BAB VI – KEUANGAN

Pasal 11
Sumber keuangan:

  • Iuran anggota
  • Donasi sah
  • Kegiatan organisasi

BAB VII – PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 12
Perubahan AD hanya dapat dilakukan melalui MUNAS dengan Persetujuan Dewan Pendiri Organisasi.

Pasal 13
Pembubaran organisasi dilakukan berdasarkan keputusan MUNAS dengan Persetujuan Dewan Pendiri organisasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I – PELAKSANAAN KEANGGOTAAN

  • Mekanisme pendaftaran
  • Hak & kewajiban anggota
  • Sanksi administratif

BAB II – TUGAS ORGANISASI

  • Dean Pendiri Organisasi : Kebijakan Organisasi
  • DPP: kebijakan nasional
  • DPD: implementasi daerah
  • DPC : implementasi daerah
  • Dewan Kehormatan: pengawasan etik

BAB III – RAPAT ORGANISASI

  • MUNAS (5 tahun sekali)
  • Rapat kerja tahunan
  • Rapat khusus

KODE ETIK LIKUIDATOR FLPI

PRINSIP DASAR

  1. Integritas
  2. Independensi
  3. Profesionalitas
  4. Akuntabilitas
  5. Kepatuhan hukum

KEWAJIBAN

  • Bertindak sesuai hukum
  • Menjaga kerahasiaan
  • Menghindari konflik kepentingan
  • Memberikan laporan transparan

LARANGAN

  • Penyalahgunaan wewenang
  • Gratifikasi/korupsi
  • Manipulasi aset likuidasi

SANKSI

  • Teguran
  • Skorsing
  • Pemberhentian tetap

STRUKTUR ORGANISASI FLPI

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

  • Dewan Pendiri Organisasi
  • Ketua Umum
  • Wakil Ketua Umum
  • Sekretaris Jenderal
  • Bendahara Umum
  • Ketua Bidang (Hukum, Pendidikan, Sertifikasi, dll)

DEWAN PENDIRI ORGANISASI

  • Ketua
  • Anggota

Fungsi:

  • Memberikan Masukan Kepada Pengurus
  • Menegakan Kode Etik
  • Menyelesaikan sengketa profesi
  • Memberikan rekomendasi sanksi

DEWAN KEHORMATAN

  • Ketua
  • Anggota

Fungsi:

  • Menegakkan kode etik
  • Menyelesaikan sengketa profesi
  • Memberikan rekomendasi sanksi

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)

  • Ketua
  • Sekretaris
  • Bendahara

DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)

  • Ketua
  • Sekretaris
  • Bendahara

LANDASAN HUKUM & SUMBER

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  4. Prinsip Good Corporate Governance (OECD Guidelines)
Scroll to Top